Setahun Menteri Nusron, Nilai Ekonomi Pendaftaran Tanah Capai Rp1.021 Triliun
23/10/2025 20:09
“Dengan tanah yang terdaftar dan bersertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk berusaha, mengakses kredit, dan meningkatkan nilai ekonomi asetnya. Itulah esensi Reforma Agraria yang sesungguhnya,” pungkas Menteri Nusron. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya percepatan penetapan LP2B. Penetapan ini menurutnya bisa jadi kabar
Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya percepatan penetapan LP2B. Penetapan ini menurutnya bisa jadi kabar
“Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan
Kegiatan Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama serta diikuti oleh
Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta sejumlah Pejabat Pimpinan
Pada pertemuan ini, turut hadir Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria,
“Dampak bencana tidak terbatas pada kerugian materiil seperti kerusakan bangunan dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup kerugian non materiil
Sebagai penutup, DPP PMB Sulsel menegaskan bahwa klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga nama baik
Warga Desa Nunuk Baru, Ahdi (56) juga ikut merasakan manfaat program Reforma Agraria. Ia bercerita kalau sebelum Reforma Agraria hadir di desanya, ia
“Melalui digitalisasi dan standardisasi layanan, kami ingin memastikan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Regional 4 dapat beroperasi dengan standar
“Arah pengembangan kawasan jelas berada dalam ekosistem bisnis Lippo, mulai dari sektor ritel, kesehatan, pendidikan, hingga pemukiman,” ujar
RAKYAT NEWS, JENEPONTO — Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dalam
“Pelindo akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun BUMN lainnya, guna mewujudkan sistem logistik
“Setiap ruang Indonesia harus memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai strategis pertahanan,” pungkasnya. Dari jajaran kementerian dan lembaga,
Lebih dari sekadar kegiatan sosial, program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-6, yaitu
Usai pemusnahan, seluruh unsur Forkopimda menandatangani berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama. Sementara itu, Kapolres Kepulauan
“AMPL meminta Komnas HAM memberikan perlindungan terhadap hak kesehatan dan lingkungan hidup masyarakat di sekitar TPA,” tegasnya. Tak hanya itu,
Tinggalkan Balasan