RAKYAT NEWS, TOKYO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus memperkuat diplomasi pelayanan publik Indonesia di luar negeri.

Melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2025 yang dilakukan Kementerian PANRB, KBRI Tokyo ditetapkan sebagai contoh penerapan pelayanan publik modern yang berpadu dengan diplomasi perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI).

Beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemlu Yulastiawarman melaksanakan PEKPPP di KBRI Tokyo.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat diplomasi pelayanan publik Indonesia melalui pembinaan langsung terhadap perwakilan RI di luar negeri.

“Pelayanan publik di luar negeri bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga diplomasi yang menghadirkan negara untuk melindungi dan memudahkan warganya di mana pun mereka berada,” ujar Otok.

KBRI Tokyo menunjukkan kinerja unggul dengan memadukan efisiensi, inovasi, dan pendekatan humanis dalam pelayanan publik. Berdasarkan data Kementerian Kehakiman Jepang, jumlah WNI di Jepang melonjak dari 98.865 jiwa pada 2022 menjadi 199.824 jiwa pada 2024, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dalam dua tahun.

Untuk menjawab tantangan tersebut, KBRI Tokyo menghadirkan berbagai inovasi, seperti Layanan Jemput Bola ke Osaka, Nagoya, dan Sapporo, serta layanan via pos dan email verification bagi WNI di luar Tokyo. Program ini terbukti meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan layanan publik Indonesia di Jepang.

Ke depan, KBRI Tokyo akan memperkuat pemutakhiran data WNI untuk mendukung mitigasi bencana dan penanganan darurat yang terintegrasi dengan sistem Lapor Diri Kemlu.

Layanan digital berbasis online appointment dan auto-document printing juga akan dikembangkan guna meningkatkan kecepatan dan transparansi pelayanan.