Amnesty: Putusan Praperadilan Delpedro dkk Normalisasi Pembungkaman Aktivis
27/10/2025 20:05
Keempat aktivis kini tetap berstatus tersangka dalam kasus dugaan penghasutan terkait aksi unjuk rasa Agustus 2025 dan akan menjalani proses hukum lanjutan. Mereka dijerat dengan Pasal 160 KUHP, Pasal 45A ayat (3) jo. Pasal 28 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 76H jo. Pasal 15 jo. Pasal 87 UU Perlindungan Anak.
Amnesty mencatat, mereka adalah bagian dari 12 aktivis yang ditahan polisi pasca-demo yang berujung bentrok di Jakarta pada akhir Agustus lalu. (Uki)
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Karenanya, jika karakter pendamping desa ini disinergikan dengan bimbingan ala Kopassus, maka akan semakin mudah pula kans pendamping desa diterima
Selain itu, rencana aksi juga mencakup kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan Zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik, dan inflasi;
Adapun puncak arus kendaraan terjadi sehari sebelumnya, pada 20 Desember 2025 atau H-5, dengan total 7.557 unit kendaraan. Dalam rangka mendukung
Pada kesempatan ini, dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja dan individu berprestasi atas capaian kinerja sepanjang tahun 2025.
“Ketika pelayanan benar-benar dirasakan baik oleh masyarakat, citra kementerian akan terbentuk dengan sendirinya. Inilah narasi positif yang paling
Tim Medis FK Unhas melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari penguatan persiapan layanan medis di Kabupaten Aceh
Selain itu, KNMP Jatimalang juga telah terintegrasi dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Di tengah proses pembangunan yang masih
Ia menilai Pemkot Bekasi harus hadir secara tegas untuk menyikapi persoalan tersebut demi menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat,
“Kesepakatannya ya kita tangani, permintaan keluarga kondisi MRG sampai saat ini,” tuturnya. Sementara itu, sebelumnya orang tua pasien
Dalam keterangannya, pihak kampus juga menyampaikan bahwa Amal Said telah mengabdi cukup lama di dunia pendidikan. “Dosen tersebut telah
Notable incidents included violent attacks on Indigenous communities in Simalungun, arrests of environmental activists from Walhi and Kamisan, and
Sekda juga mengingatkan seluruh OPD, khususnya yang bertugas di lapangan, agar sigap dan responsif dalam menangani potensi gangguan lingkungan.
RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar momen bersejarah dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai
“Pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel diatur oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja masing-masing sehingga pelayanan kepada
Chief Operasional Apartemen Grand Kamala Lagoon, Hafiz Nurhadi, mengatakan pengawasan dari aparat pemerintah justru sejalan dengan komitmen
Pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap dengan didistribusikannya alat peraga ini, target penurunan stunting nasional dapat tercapai melalui kerja
Ketua Umum DPD BKPRMI Jeneponto, Salihuddin, menegaskan bahwa kaderisasi adalah ruh organisasi, sehingga BKPRMI secara konsisten dan massif
Tinggalkan Balasan