“Ini bukan sekadar urusan gizi. Ini persoalan kedaulatan bangsa. Anak-anak yang kekurangan gizi hari ini adalah produktivitas yang hilang di masa depan,” tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, peran Pemuda Pancasila akan sangat strategis dalam memperkuat rantai distribusi pangan dan memastikan program gizi berjalan efisien di tingkat desa. Pemuda Pancasila yang memiliki struktur hingga ke tingkat desa ini akan difokuskan untuk membantu pembangunan “Gudang Gizi Desa”, yaitu pusat penyimpanan dan distribusi bahan pangan lokal yang terkoneksi dengan dapur sekolah dan posyandu.

“Kami punya kader di setiap wilayah yang bisa bergerak cepat. Di bawah program ‘Gudang Gizi Desa’, Pemuda Pancasila akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Koperasi Merah Putih untuk menjamin ketersediaan bahan pangan segar di tingkat lokal,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pendekatan berbasis data dan transparansi publik menjadi kunci agar program nasional, seperti makan bergizi gratis tidak kehilangan kredibilitas di mata masyarakat. Karenanya, perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

“Ketahanan pangan bukan urusan kementerian saja. Ini urusan seluruh bangsa. Pemuda Pancasila siap berada di garis depan untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan kuat,” pungkas Bamsoet. (*)