RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Aspirasi percepatan pembangunan desa-desa transmigrasi kembali mengemuka melalui pertemuan antara Apdesi Merah Putih dan Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Pertemuan yang digelar pukul 16.00 WIB itu dihadiri Ketua Umum Apdesi Merah Putih bersama jajaran pengurus organisasi, serta Dewan Pakar Apdesi Merah Putih, Tia Rahmania.

Ketua Apdesi Merah Putih Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Usmi yang hadir dalam audiensi tersebut menyampaikan bahwa sejak awal diskusi, pihaknya langsung mengajukan sejumlah agenda strategis yang dinilai mendesak untuk ditangani pemerintah.

Menurutnya, komposisi lengkap delegasi yang hadir mencerminkan keseriusan organisasi dalam memperjuangkan percepatan pembangunan desa-desa transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, isu pertama yang disampaikan berkaitan dengan kejelasan status pemerintahan desa di kawasan transmigrasi. Sri Rahayu menekankan bahwa penataan status desa harus dipercepat agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif serta memastikan layanan publik dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat transmigran.

Selain itu, Apdesi Merah Putih juga menyampaikan kebutuhan infrastruktur dasar sebagai prioritas pembangunan. Sri Rahayu menjelaskan bahwa akses jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, serta ruang publik untuk kegiatan sosial dan budaya adalah fondasi penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga transmigrasi.

“Infrastruktur yang memadai diyakini dapat menggerakkan ekonomi desa sekaligus memperkuat interaksi sosial masyarakat transmigran,” ujarnya kepada awak media, Rabu (19/11/2025).

Perhatian selanjutnya dikaitkan dengan penyelesaian sertifikasi lahan di kawasan transmigrasi. Sri Rahayu menilai bahwa kepastian hukum atas tanah merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, mulai dari penguatan produktivitas pertanian hingga membuka peluang investasi di desa-desa transmigrasi.

Sri Rahayu menuturkan bahwa seluruh masukan dan tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut mendapatkan respons positif dari pihak Kementerian Transmigrasi. Ia menyebut audiensi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi desa dalam mempercepat pembangunan transmigrasi yang dinilai belum berjalan optimal.