DPD RI juga memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat, antara lain perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, potensi kerawanan sosial dan politik, penguatan early warning system, konflik agraria dan sumber daya alam, akurasi data kependudukan, hingga keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

Selain itu, kejahatan siber dan dinamika ruang digital turut menjadi perhatian bersama. Atas pemaparan berbagai persoalan yang diajukan, Kemenko Polkam akan merespon dengan rekomendasi kebijakan dan langkah yang terkoordinasi.

Dalam kesempatan tersebut, GKR Hemas juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penajaman kebijakan nasional.

Dukungan pemerintah juga diharapkan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Prolegnas 2026, termasuk RUU Daerah Kepulauan, RUU Pemerintahan Aceh, dan RUU Pemerintahan Daerah, serta aspirasi terkait Daerah Otonomi Baru.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Rapat konsultasi tersebut dihadiri para pejabat teras Kemenko Polkam diantaranya Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, para deputi dan staf ahli. Pada Rombongan DPD RI hadir Dr. dr. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N. Ketua Komite I, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Komite I, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum. Ketua Komite III, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., Ll.M. Wakil Ketua Komite III, H. Aa. Ahmad Nawardi, S.Ag. Ketua Komite IV, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. Wakil Ketua PPUU, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P. Ketua BULD, Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M. Ketua BAP, Mirah Midadan Fahmid Wakil Ketua BKSP, dan beberapa anggota Komite Anggota Sub Wil Barat II dan Anggota Komite I.