Makassar, Rakyat News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai, Pemrintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) belum mampu menegakkan aturan terkait larangan gudang dalam kota.

Pasalnya, hingga saat ini para pengusaha hanya diberi surat peringatan tanpa penindakan. Sementara, kata Rudianto Lallo larangan operasional gudang dalam kota sangat jelas diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 93 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2009 tentang Kawasan Pergudangan Terpadu.

Dia menuturkan, menjamurnya gudang dalam kota bukan persoalan baru. Olehnya dia meminta Pemkot harus bersikap tegas.

“Pemerintah Kota Makassar harus bersikap tegas dan tidak boleh lunak, apalagi sudah jelas aturannya di Perda maupun Perwali,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo, Rabu (22/3/20187).

Baca Juga:
DPRD Makassar Imbau ASN Tidak Terlibat Politik Praktis
Pertemuan DPRD-Kajari Makassar : Diskusi Soal Pencegahan Korupsi
Tercatat Hanya 29 dari 50 Anggota Terpilih DPRD Makassar yang Baru Laporkan LHKPN

Politisi NasDem itu khawatir, dengan kelonggaran yang diberikan dalam bentuk surat peringatan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terkait produk hukum pemerintah kota yang pada akhirnya semua pengusaha seenaknya melabrak aturan tersebut.

“Kalau masalah gudang dalam kota ini dibiarkan seperti ini, saya khawatir tingkat kepercayaan masyarakat akan produk hukum pemerintah kota akan pudar,” ujarnya.

Kendati begitu, RL akronim akrabnya mengaku, tetap menghormati upaya persuasif Pemkot terhadap pengusaha dalam bentuk surat peringatan terlebih dahulu.

“Nanti jika sudah diperingati lalu masih membandel, maka Pemkot harus bersikap. Tidak boleh lagi ada toleransi,” harapnya.(**)