Makassar, Rakyat News – Akademisi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr Amiruddin, berpendapat gagasan dan program ekonomi yang dicanangkan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) merupakan solusi jitu untuk mengakselerasi pembangunan Sulsel. Program berbasis ekonomi kerakyatan tersebut juga diprediksinya mampu menekan kesenjangan yang selama ini menjadi problematika klasik di Sulsel.

“Kalau soal ekonomi kerakyatan, kita tidak perlu ragu terhadap NH. Beliau punya pengalaman serta menguasai teori dan praktiknya. Saya melihat ya program ekonomi NH-Aziz memang paling jitu, disusun dengan semangat UUD 1945,” kata Dr Amiruddin, Senin, 30 April.

Dosen Fakultas Ekonomi UMI itu mengapresiasi komitmen NH-Aziz menggairahkan perekonomian dengan mencanangkan kredit kesejahteraan tanpa bunga dan agunan. Termasuk upaya menghadirkan koperasi dan BUMDes di tiap desa. Tinggal bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk lebih siap membantu pemerintah dalam mempercepat perekonomian dan pembangunan.

“Program-program ekonomi itu sangat pro-rakyat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tinggal memastikan adanya peningkatan SDM dengan pelatihan agar masyarakat benar-benar mengoptimalkan program ekonomi itu secara tepat guna,” terang Dr Amiruddin.

Melalui program ekonomi, Dr Amiruddin optimistis NH-Aziz juga mampu menekan angka pengangguran. Toh, pasangan nasionalis-religius itu juga mencanangkan pembukaan lapangan kerja sebesar-besarnya.

Sebelumnya, Nurdin Halid memproyeksikan membuka sedikitnya 300 ribu lapangan pekerjaan baru jika diberikan amanah menjadi gubernur untuk periode 2018-2023. Kata dia, program membangun dari kampung akan memaksimalkan potensi daerah serta memberikan pemerataan pembangunan di Sulsel yang selama ini hanya bertumpu di ibu kota Makassar.

Melalui keahlian dan pengalamannya dalam memimpin organisasi serta koperasi selama hampir 20 tahun itu, dirinya akan menggalakkan perekonomian masyarakat. Adapun programnya itu yakni menggalakkan kembali tiga lembaga perekonomian di seluruh desa se-Sulsel, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Tani, dan Koperasi. Masing-masing lembaga itu, kata dia, optimalnya bisa menyerap sepuluh tenaga kerja baru.