Makassar, Rakyat News – Mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Hamid Awaluddin, menegaskan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla atau JK, senantiasa bersikap netral pada pilkada serentak. Termasuk pada Pilgub Sulsel dan Pilwalkot Makassar. Kata dia, JK tidak pernah menyatakan dukungan, apalagi ikut mencampuri urusan pemenangan kandidat pada pesta demokrasi.

“JK itu urusannya kepentingan bangsa dan urusan nasional. Jangan dikaitkan dengan Pilgub Sulsel maupun Pilwalkot Makassar. Beliau sama sekali tidak mengurus, apalagi sampai ambil posisi dan ikut campur. Beliau selalu netral,” ucap Hamid, kepada awak media, Kamis (14/6) malam.

Olehnya itu, Hamid mengaku heran bila benar ada pejabat pusat sekelas menteri yang turut tangan mengurus pilkada. Kata dia, tentunya hal tersebut sudah mencederai demokrasi. Tidak semestinya pilkada dicemari dengan kepentingan elite, apalagi sampai intervensi pejabat pusat yang muaranya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya.

Hamid juga menyoroti cara-cara intimidatif yang kerap mewarnai pilkada. Gaya orde baru tersebut sejatinya harus ditinggalkan karena tidak lagi mempan. Publik malah akan meninggalkan pasangan calon alias yang melakukan intimidasi. Toh, gaya lama tersebut hanya menimbulkan antipati publik.

Hamid menuturkan strategi meneror yang dilakukan kandidat menggunakan relasi kekuasaan, baik itu pejabat pusat maupun aparat penegak hukum memang kerap mewarnai pilkada. Tapi, cara lama itu tidak lagi diikuti oleh perilaku pemilih yang menurutinya. Malah, kecenderungan terjadi perlawanan, dimana publik tidak suka ditekan atau diintervensi.

“Ya memang selalu ada unsur itu (intimidasi) dalam politik. Namun, dalam iklim terbuka, dimana pemilu berlangsung luber maka makin besar intervensi secara persuasif maupun intimidatif maka semakin resisten warga,” ujar Hamid.

Menurut Hamid, seluruh elemen masyarakat, termasuk kandidat harus memaknai pilkada sebagai pesta demokrasi. Itu artinya harus siap menang dan siap kalau. “Kalau kalah misalnya ya terima dengan lapang dada, jangan mencari alibi. Kan tidak mungkin semua kandidat menang. Kalau dipaksakan ya akan tersangkut masalah hukum,” ujarnya.