Kadis Koperasi Makassar Akui Tak Pernah Terima Laporan Ada Sewa Menyewa Lapak Kanre Rong

  • Whatsapp

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Dugaan pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan pengelola kawasan kuliner Kanre Rong Karebosi, Makassar proses penyelidikannya masih terus bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Terkait dugaan pungli sewa menyewa lapak di Kanre Rong, dua orang yang dianggap bertanggung jawab, yakni Kadis Koperasi dan UMKM, Evi Aprialty dan Kepala UPTD Kanre Rong Karebosi telah menjalani proses pemeriksaan di Kejari Makassar.

Bacaan Lainnya

Kepada wartawan Kasi Intel Kejari Makassar, Ardiyansyah Akbar mengatakan keduanya sudah diperiksa terkait kasus dugaan pungli di Kanre Rong.

“Pemeriksaan ini dilakukan terkait persoalan sewa menyewa lapak di Kanre Rong,” kata Ardiansyah Akbar, kepada wartawan.

Ardiansyah juga menargetkan proses penyelidikan yang dilakukan timnya sudah bisa rampung bulan ini sehingga bisa dilimpahkan ke Pidsus.

“Masih banyak yang belum kami panggil, saat ini sementara berjalan,” kata Ardiansyah.

Kadis Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Selasa (13/10/20) tidak membantah jika dirinya sudah menjalani pemeriksaan di Kejari Makassar pekan lalu terkait dugaan pungli sewa lapak di Kanre Rong.

Saat ditanya seperti apa pengawasannya sehingga muncul dugaan pungli di Kanre Rong Karebosi, Evi mengatakan, “Selama saya mendapatkan laporan tidak ada yang menyebutkan ada jual beli ataupun sewa menyewa lapak.”

Adapun, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma, mengatakan, dugaan pungli sewa dan jual beli lapak di Kanre Rong Karebosi tidak mungkin dilakukan satu orang tetapi dilakukan secara berjamaah. Dan tidak mungkin seorang pimpinan tidak mengetahui perbuatan anak buahnya di lapangan. Tapi malah melakukan pembiaran anak buahnya melakukan berulang-ulang.

“Tidak mungkin Kadis Koperasi tidak mengetahui apa yang terjadi. Sehingga itu dia juga harus di seret ke proses hukum,” kata Farid, Selasa (13/10/20).

Seperti diketahui selama ini pengelola Kanre Rong Karebosi diduga melakukan pungli dengan modus sewa-menyewa lapak dimana dalam aturan tidak dibenarkan sama sekali lapak yang diberikan secara gratis sebagai kompensasi bagi PK5 disewakan atau diperjual belikan apalagi melibatkan pengelola.

Namun yang terjadi dalam perjalannya ada dugaan kuat pengelola telah mengkhianati Perda Kota Makassar dengan terlibat langsung memberi masukan dan membantu pemilik lapak untuk menyewakan lapaknya.

Sebelumnya, Kepala UPTD Kanre Rong, Muhammad Said, mengatakan dirinya tidak pernah menyewakan lapak di Kanre Rong Karebosi hanya membantu mencarikan penyewa bagi pemilik lapak yang mau menyewakan lapaknya. (*)

Pos terkait