Makassar, Rakyat News – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah UNAUDITED T.A 2018 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Sulawesi Selatan, Jumat (29/3).

Indah menyerahkan laporan bersama 12 daerah lainnya diantaranya Provinsi Sulsel, Kabupaten Takalar, Bantaeng, Maros, Barru, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Kepulauan Selayar, Pangkep, dan Sidrap.

“Laporan keuangan merupakan tanggungjawab Pemda di dalam menyusun dan menyampaikan untuk kemudian diperiksa. Jika diserahkan hari ini, InsyaAllah hasilnya akan diserahkan paling lambat 30 Juni,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Wahyu Triono.

Menurutnya, pada pemeriksaan nantinya BPK memiliki standar yang akan digunakan, yakni Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan PerUndang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal.

“Hasil dari pemeriksaan inilah nantinya yang akan menentukan opini yang akan diraih oleh tiap daerah apakah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jadi, opini yang diraih tiap daerah tidak bergantung dari BPK tapi Pemda yang bersangkutan yang didukung oleh seluruh jajarannya. Untuk itu kepala daerah dan jajarannya harus memiliki kewajiban dan kesadaran yang sama dalam mengelola keuangan daerah dengan baik sesuai dengan perundang-undangan,” tutur Wahyu.

Mewakili Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman selaku Wakil Gubernur Sulsel menuturkan pemerintah selalu terbuka dengan BPK.

“Dengan BPK kami selalu terbuka, meminta advice dan monitoring, bukan persoalan kami tapi lebih dampaknya pada masyarakat,” ucapnya.

Kepada kepala daerah se Sulsel, orang nomor dua di Sulsel tersebut berpesan untuk menjaga sinergitas.

“Sekarang bukan jamannya berkompetisi, tapi berkolaborasi dan bersinergi, pemda maupun BPK. Kami selalu terbuka secara fair untuk melihat pembangunan kita secara detail demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Andi Sudirman.