Makassar, Rakyat News – DPRD Makassar menggelar rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bekanja Daerah Kota Makassar, Rabu (21/08/2019) di ruang Paripurna DPRD Kota Makassar.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Makasar, Ir. Farouk M. Betta, MM didampingi Pj. Walikota Makassar, Iqbal Samad Suhaeb, serta Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.

Dalam pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui juru bicaranya, Mudzakkir Ali Djamil, menyampaikan bahwa Anggaran pendidikan yang telah dialokasikan untuk memberi perhatian yang lebih terhadap keberadaan Sekolah SD dan SMP yang dikelola oleh yayasan pedidikan milik masyarakat.

“kami meminta pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap ratusan sekolah swasta tingkat SD dan SMP yang sangat butuh sentuhan dikarenakan kondisinya sangat memprihatinkan. sebagai contoh, Yayasan Perguruan Tinggi Cokroaminoto, sarana dan prasarana sekolah ini yang kurang memadai, operasional hanya berharap dari donasi para pengurus yayasan, honor guru dan tenaga kependidikannya.” Ungkapnya.

Baca Juga:
DPRD Makassar Imbau ASN Tidak Terlibat Politik Praktis
Pertemuan DPRD-Kajari Makassar : Diskusi Soal Pencegahan Korupsi
Tercatat Hanya 29 dari 50 Anggota Terpilih DPRD Makassar yang Baru Laporkan LHKPN

Kesempatan yang sama, H. Syamsuddin Kadir dalam membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar beraharap pemerintah kota menganalisis lebih cermat terkait dengan motif-motif dari penurunan rencana penerimaan pada RAPBD Perubahan 2019 dibanding APBD Pokok.

Kami berharap sangat penting untuk melakukan penentuan skala prioritas dari program dan kegiatan yang tetap harus dilaksanakan, dan terhadap program dan kegiatan yang mesti ditangguhkan.” Tegasnya.

Selanjutnya, Shinta Mashita Molina selaku pembawa Pemandangan Umum Fraksi Partai Hanura menghimbau pemerintah kota untuk merealisasi sepenuhnya target pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan, meyiapkan langkah-langkah strategis dalam menyikapi masalah kekeringan dan krisis air bersih, pentingnya program penanganan banjir/genangan.

“Fraksi hanura sependapat dengan pernyataan bapak walikota Makassar bahwa dengan kemitraan yang harmonis dan saling pengertian merupakan potensi besar dalam mengatasi bebagai kelemahan dan kekurangan yang tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD 2019.” Jelas Shinta Mashita

Rapat paripurna ditutup dengan mengumumkan penjadwalan rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bekanja Daerah Kota Makassar pada esok hari.