JENEPONTO – Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jeneponto Syarbini Mattewakkang mengajak para pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jeneponto untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Pada kesempatan ini saya mengajak ormas dan lembaga swadaya (LSM) di Jeneponto untuk bersinergi dengan pemerintah daerah,” kata Syarbini saat ditemui Rakyat.News di ruang kerjanya, Rabu (2/3/2022).

“Sinergitas yang kita jalin ini sangat penting, karena menjadi sarana membantu pemerintah demi suksesnya pembangunan,” kata dia.

Syarbini menjelaskan bahwa hak berserikat dan berkumpul diatur oleh undang-undang (UU), dan merupakan hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, wadah dalam menjalankan kebebasan berpendapat salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), tujuannya bisa membantu bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan pembangunan.

“Forum komunikasi dan konsultasi ormas-LSM sangat penting, dan Kesbangpol bertanggungjawab atas semua perkembangan ormas-ormas yang ada,” kata Syarbini.

Ia pun berharap setiap perkembangan ormas harus dilaporkan pada Kesbangpol, sehingga terjalin komunikasi yang baik antarinstitusi.

Syarbini menjelaskan komunikasi sangat penting, karena menurutnya saat ini perang bukan perang konvensionai, tapi perang melalui media dan perang isu.

“Efek komunikasi massa terhadap individu, yaitu ekonomis, sosial, penjadwalan kegiatan, konflik komunal, perkelahian, dan bentrokan,” kata Karaeng Lompo sapaan akrabnya.

Ditambahkan, saat ini peran Ormas dan LSM harus bisa menempatkan diri dan bisa memberikan sumbangsih nya kepada pemerintah daerah.

Apalagi masyarakat di desa masih belum bisa mengikuti hal tersebut, khususnya dalam mengawasi Dana Desa, terang Syarbini.

Komunikasi Ormas dan LSM harus yang bagus, lanjutnya, sehingga akan membuat semua menjadi bagus, sebaliknya komunikasi yang tidak bagus, akan menjadikan semua berantakan, tegasnya.

Oleh karena itu, mari kita wujudkan ormas dan LSM yang berkualitas guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan sebagai bentuk koordinasi, dan komunikasi antar institusi, pungkasnya. (*)