Hal tersebut juga sebelumnya sudah disampaikan juga kepada aparat penegak hukum.

“Saya juga sudah menyampaikan itu baik kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung hal yang sama. Jelas-jelas sudah keliru sejak awal diingatkan dong, loh ini keliru jangan ditunggu bersalah baru ditebas, tidak bisa seperti ini,” jelasnya.

“Jangan sampai ini kejadian baik itu di Kejari, baik itu di Kejati, baik itu di Kapolres yang menyangkut hukum, baik itu di Kapolda,” tambahnya.

Yang lebih penting kata Presiden Jokowi pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia agar tidak ada tembang pilih dalam menentukan kebijakan.

“Berkaitan dengan kebijakan. Jangan ada kebijakan itu yang di diskriminalisasi. Kalau tidak ada niat jahatnya, iya jangan di cari-cari yang namanya orang itu punya pekerjaan banyak sekali,” ujar Presiden Republik Indonesia yang ketujuh ini.

“Saya berikan contoh misalnya di DKI, yang mata anggara itu 57 ribu, kalau ada yang keliru satu dua tiga dan nggak mungkin mengontrol kegiatan begitu banyaknya, nggak mungkin seorang Gubernur, seorang bupati, seorang walikota, diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja laksana pekerjaan itu,” pungkasnya.(*)