Jakarta, Rakyat News – Sebelum melakukan  penetapan RAPBD, Anggota Komisi D DPRD  Sulawesi Selatan 8melakukan kunjungan ke Komisi 5 DPR-RI. Kunjungan yang dipimpin oleh ketua Komisi D DPRD Sulsel, John Rende Mangontan (JRM) ini dalam rangka konsultasi diterima langsung oleh H.M Aras dari Fraksi PPP dan Sarce Bandaso dari Fraksi PDIP,  di Gedung DPR-RI, Jumat (15/11/2011).

Sebelum Penetapan RAPBD 2020, Komisi D DPRD Sulsel Konsultasi ke Komisi 5 DPR-RI

Legislator DPRD Sulsel ini melakukan konsultasi Yg di terimah oleh H. M. Aras dari fraksi P3 dan Sarce Bandaso dari Fraksi PDIP sehingga mendapatkan gambaran mengenai percepatan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Pembenahan infrastruktur ini perlu dilakukan mengingat Sulsel salah satu daerah penyangga ibu kota baru dari Kaltim.

“Kami bahas mengenai bagaimana Sulsel bisa jadi kawasan penyangga ibukota baru,  sehingga perlu di dorong percepatan pembangunan infrastruktur,”kata JRM.

JRM menjelaskan beberapa point yang dibahas dalam pertemuan itu diantaranya penanggulangan banjir di kota Makassar, perbaikan DAS Sa’dan mulai dari hulu hingga hilir yakni dari Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang.

“Juga kami bahas Pengembangan Bandara Internasional Hasanuddin, Luwu, Luwu Timur, Bandara Buntu Kuni dan Selayar. Perbaikan pelabuhan Takalar yang cikal bakal menjadi pelabuhan penumpang, Pelabuhan Barru, Bajoe dan Pottere. Termasuk membahas pembangunan jaringan jalan baru, jalan lingkar Toraja dan beberapa pelebaran jalan di Kabupaten  termasuk penyelesaian Rel Kereta Api yang diperkirakan rampung tahun 2022 dan membuka kawasan pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.

JRM mengatakan pertemuan tersebut sangat diapresia oleh komisi 5 DPR-RI. “Intinya semua aspirasi yang kami sampaikan ditanggapi dengan baik. Sisa kami kembali menyiapkan identifikasi persoalan yang dituangkan dalam perencanaan untuk mereka siap kawal,” ujar Legislator Golkar itu.