SELAYAR – Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali menyampaikan bahwa ada dua tantangan besar tahun ini dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD tahun 2021.

Yang pertama adalah terbentuknya SKPD baru yang berimplikasi pada SKPD lama yang telah dihapus, digabung, atau dipisahkan kewenangannya oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua adalah adanya regulasi baru khususnya PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan adanya kewajiban pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Hal di atas dikemukakan oleh Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali dalam sambutannya pada pembukaan Pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi dengan Aplikasi Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, di hotel Golden Tulip Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, Sabtu (29/5/2021) Pukul 20.00 Wita.

Untuk itu, Lanjut dikatakan Bupati, saya mengimbau kepada seluruh peserta agar betul-betul memanfaatkan kesempatan ini menanyakan permasalahan yang dihadapi selama ini beserta solusi pemecahannya agar dalam proses pelaksanaan APBD tahun ini tidak menjadi penghambat bagi kemampuan kita untuk menyerap anggaran, utamanya dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Bupati juga menegaskan bahwa penyerapan TKDD sampai pertengahan tahun ini telah menjadi warning pemerintah pusat. Hal ini berarti kita di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus lebih ekstra guna mempercepat akselerasi pelaksanaan kegiatan. Tetapi dengan percepatan tersebut, tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel, sehingga temuan berulang atas LKPD nantinya tidak terjadi lagi dalam catatan LHP BPK-RI.

“Adapun hal-hal yang selama ini masih kurang jelas dipahami, khususnya dalam penerapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan dimaksud agar ditanyakan kembali guna meminimalisir kesalahan pelaksanaan di lapangan karena kesalahan kita memahami peraturan perundang-undangan,” pinta Bupati.

Tim Redaksi

Rekomendasi

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta bersama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan penandatanganan
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kabar mengenai pemilihan gubernur melalui mekanisme lain adalah
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Sejumlah pihak mengkritik perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang naik secara signifikan dalam waktu 30
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa mengutak-atik dana Bantuan Operasional Sekolah
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Sudirman Said mendengar desas-desus pembentukan koalisi besar untuk merangkul
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina menyakini setiap permasalahan masyarakat
RAKYAT.NEWS, PALEMBANG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto
RAKYAT NEWS, PALU – PT PLN (Persero) berhasil memberikan tegangan pertama (energize) pada Gardu Induk (GI) bertegangan 150 kilo volt (kV) yang
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Para pembalap terbaik Astra Honda Racing Team (AHRT) siap mendominasi kelas National Sport 600cc (Kejurnas 600cc) di
RAKYAT.NEWS, BOGOR – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Jawa Barat, Ade Sutiawarman meresmikan Gedung Drive Thru Tilang, serta meninjau