Tunggakan “Menumpuk”, BPJS Takalar Dinilai Kurang Profesional

RAKYAT NEWS, TAKALAR- Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Gazali Machmud menyebut BPJS kurang profesional mengelola layanan kesehatan.

Ironinya, kesalahan BPJS sering dialamatkan kepada Pemkab Takalar. Di antaranya, rumitnya prosedur yang harus dilewati masyarakat jika sakit.

“Banyak sekali keluhan masyarakat terkait pelayanan dan penanganan BPJS di Takalar membuat pihak pemerintah kadang jadi sorotan masyarakat, kita sering disalahkan,” kata Gazali, Selasa 4 Maret 2020.

BPJS Takalar juga dianggap jarang berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang membuat persoalan tambah rumit. Padahal dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, Gazali mengaku persoalan bisa diselesaikan.

“BPJS sering mengeluarkan data valid peserta BPJS tanpa koordinasi dengan pihak terkait seperti PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Dinas Kesehatan sehingga ditemukan masyarakat miskin yang ditanggung Pemkab itu ganda,” terang Gazali.

Gazali juga menyayangkan BPJS Takalar yang berutang ke pihak rumah sakit selama lima bulan terakhir. Padahal, pihaknya telah membayarkan BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin selama satu tahun.

“Karena berutang, akhirnya pihak pemerintah yang harus menalangi lagi biaya perawatan dan obat kepada masyarakat pengguna BPJS Kesehatan,” sesal Gazali.

Dihubungi terpisah, Plt Kadis Kesehatan dr Rahmawati mengaku, terus melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar klaim bisa terbayarkan secepatnya. Klaim BPJS  Takalar yang belum terbayarkan terhitung sejak Oktober 2019.

“Jadi kita terus berkomunikasi dengan BPJS agar klaim itu secepatnya dibayarka, BPJS Takalar mestinya sudah bisa mengeluarkan kartu KIS yang baru bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Rahmawati.

Editor: Alvin