Apakah Pemerintah Tidak Antisipasi Covid-19 dan Mementingkan RUU Ciptaker

Jakarta, Rakyat News – Salah satu alasan dan usulan dari kelompok penolak RUU Omnibus Law Ciptaker adalah pemerintah disarankan untuk lebih fokus menangani dampak Covid-19 dari pada mementingkan pengutamaan pembahasan RUU Ciptaker tersebut.

Namun hal ini menimbulkan pertanyaan serius apakah benar pemerintah tidak serius mengantisipasi dampak Covid-19 dan lebih mementingkan RUU Ciptaker? Ternyata jawabannya tidak. Mengapa tidak? Karena banyak informasi yang beredar di berbagai media massa ternyata banyak langkah, solusi, kebijakan dan manuver yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi Covid-19, sehingga sah-sah juga jika pemerintah dan DPR RI melanjutkan pembahasan RUU Ciptaker mengingat RUU ini akan sangat dibutuhkan bagi perekonomian Indonesia ke depan.

Indikasi Langkah Antisipasi Covid-19

Ada beberapa indikasi dan fakta positif terkait langkah dan kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif Covid-19 yaitu :

Pertama, untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin akibat pandemi Covid 19, maka Pemerintah telah membuat kebijakan untuk memberikan diskon tagihan listrik selama 3 bulan (April Juni 2020 dimana R 1 450 VA mendapat diskon 100 dan R 1 900 VA tidak mampu mendapat diskon 50%.

Selain itu, untuk melindungi Golongan Tarif listrik pelanggan bisnis kecil (B 1 450 VA) dan Industri Kecil (I 1 450 VA), Pemerintah juga memberikan diskon tagihan listrik 100% selama 6 bulan (Mei smpai Oktober 2020).

Kedua, pada situasi biaya krisis ini baik pemerintah dan DPR RI mengharapkan harus ada beban yang dipikul oleh Perbankan BUMN dan lembaga keuangan lainnya bersama pemerintah, dengan kata lain pemerintah dan BUMN perlu ada pengorbanan laba dan dividen selama pandemi Covid-19.

Ketiga, pemerintah juga telah mengingatkan agar pandemi ini jangan dijadikan peluang untuk melakukan moral hazard, sehingga kredit-kredit portofolio non performing loan (NPL) bisa melenggang dari memanfaatkan situasi yang ada.