Pimpin Coffe Morning, Bupati Jeneponto Bahas Penanganan PPKM Mikro
12/07/2021 16:37
Turut hadir seluruh Kepala Perangkat Daerah, para Kabag, Camat, Kepala Desa dan Lurah Lingkup pemerintah kabupaten Jeneponto. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Dalam hal terkait dengan Faktur Pajak dan SPT Masa PPN, Aplikasi e-Faktur Dekstop yang menjadi sarana untuk membuat faktur pajak dan
DPR akan memilih 5 pimpinan KPK dan 5 anggota Dewas KPK yang akan menjabat selama 5 tahun ke
Adapun 10 calon pimpinan KPK tersebut antara lain: Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki
President Prabowo will seek to position Indonesia as a leader in advocating for the interests of emerging economies. His diplomatic efforts, both at
Sedangkan untuk kereta PSO, Ixfan menjelaskan bahwa ada 4 Kereta Api Penumpang yang mendapatkan PSO atau subsidi tiket dari pemerintah untuk
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Markas Besar (Mabes) TNI membantah rumor mengenai keterlibatan seorang perwira menengah (pamen) TNI sebagai beking Ivan
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pemerintah dan aparat penegak hukum sedang giat dalam upaya untuk menghapuskan praktik judi online (judol). Hasilnya,
In addition to these strategies, Solihin expressed his commitment to reinforcing the role of SMEs through collaborations and ensuring their products
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pelatih Shin Tae Yong (STY) telah mengidentifikasi dua tantangan yang akan dihadapi Timnas Indonesia dalam pertandingan
Dalam hal terkait dengan Faktur Pajak dan SPT Masa PPN, Aplikasi e-Faktur Dekstop yang menjadi sarana untuk membuat faktur pajak dan
RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin memimpin upacara pagi di kantor Gubernur, Selasa (19/11/2024). Dalam
“Terkait pendidikan vokasi ini sangat penting, karena langsung kelihatan hasilnya. Begitu kita berfikir begitu kita mendesain, begitu kita
RAKYAT.NEWS, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mengikuti Sosialisasi Peraturan Wali Kota No. 32 Tahun 2024 tentang Layanan Nomor Tunggal
Di sisi lain, Mahendra menegaskan bahwa tidak diperlukan pembuatan peraturan baru terkait teknis penghapusan utang. Menurutnya, ketentuan yang
Tinggalkan Balasan