JAKARTA. RAKYAT NEWS – Indonesia mengalami resesi atau penurunan gerak ekonomi dan memasuki ancaman kemerosotan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu perlu aturan atau bahkan UU Pemulihan Ekonomi berdasarkan ekonomi Pancasila.

Hal ini disampaikan Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia dalam sebuah dialog terbatas pembahasan dampak pandemi pada ekonomi nasional, Selasa (31/08/2021).

“Menteri Keuangan mewakili pemerintah dan DPR RI perlu membuat Rancangan Undang-undang (RUU) Pemulihan Ekonomi mengatasi masalah resesi ekonomi. Tentu penguatan ekonomi kerakyatan menjadi penting khususnya kepada UMKM, Koperasi, Pedagang dan angkatan kerja baru secara massif,” kata Syafrudin Budiman SIP sosok politisi muda ahli komunikasi media ini.

Kata pria yang disapa Gus Din, di tengah pandemi dan krisis kesehatan yang berpengaruh pada gejolak ekonomi global ini, tidak bisa dihindari. Oleh karena itu kekuatan ekonomi kerakyatan harus benar-benar diterapkan dengan bersumber pada Ekonomi Pancasila

“Tuntutan ekonomi kerakyatan, kesejahteraan, keadilan sosial, persamaan hak, kesetaraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan penegakan hukum ada prioritas dalam RUU Pemulihan Ekonomi.  Berikan ribuan Triliun rupiah kepada rakyat agar akses untuk bangkit dan menggerakkan perekonomian di tengah pandemi”jelasnya.

Syafrudin Budiman menilai bahwa memang kondisi internal dalam negeri, khususnya ekonomi, cukup kuat, sehingga gejolak di pasar global yang sempat terjadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Untuk itu lanjut Gus Din, pemerintah harus tetap waspada dengan memperkuat ekonomi sektor rill di basis masyarakat.

“Kondisi internal yang kuat akan sangat baik jika didukung oleh kondisi ekternal yang juga kuat. Dimana dengan penguatan ekonomi kerakyatan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang akan lebih cepat dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat,'” arahnya.