Desak Percepat Simbara Segera Jalan, Luhut : Jangan Ragu, Hajar Aja
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendesak kementerian dan lembaga (K/L) agar mempercepat akselerasi Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang akan digunakan untuk transaksi nikel dan timah.
Arahan Luhut itu dibahas dalam Rakor Progres Imlementasi Simbara untuk Komoditas Nikel Timah, Senin (10/6/2024), Luhut meminta semua K/L segera berkoordinasi agar Simbara bisa diimplementasikan untuk dua komoditas itu.
Ia juga meminta kepada semua K/L terkait agar bekerja cepat dan segera melaporkan jika ada yang menghambat proses implementasi dari sistem tersebut.
“Kita bisa kok, anda hebat-hebat kok, jangan ragu-ragu hajar aja, saya yang perintah. Tidak peduli mau pangkatnya apa, kecuali pangkatnya lebih tinggi dari saya, ya,” kata Luhut dikutip dari akun Instagram @luthu, Senin (10/6/2024).
Jokowi pun meminta hal itu dibahas lewat rapat terbatas (Ratas) dan dilaksanakan pekan depan, tapi Luhut meminta diberi waktu dua pekan untuk menyelesaikan hal tersebut.
“Presiden sudah minta sama saya tadi ‘Pak Luhut sebelum term saya selesai ini harus semua selesai’, saya bilang sudah pak, akan kita selesaikan. Sekarang ayo kita ramai-ramai kerubutin, kalau kurang orang kita bisa perbantukan nanti,” jelasnya.
Menurut mantan Danjen Kopassus itu, Simbara dapat memberi berbagai manfaat dalam tata kelola mineral dan batu bara (minerba) tanah air.
Mulai optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, sampai efektivitas pengawasan bersama antar K/L. Luhut mengatakan bahwa Simbara dapat membuat penerimaan negara meningkat Rp 6,5 triliun.
“Apalagi nanti kalau Kemenkeu bisa masuk sekaligus nanti bisa diperbaiki, ini usulan saya nanti, semua pengeluaran IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari pertambangan itu harus align dengan sistem yang ada di simbara. Berapa luasnya, jumlah cadangannya, berapa produksi, nanti RKAB-nya pun gitu, menyesuaikan itu. Jadi jangan nanti sudah dia habis, masih dikeluarin RKAB-nya juga, atau diambil lah nanti dari tempat lain, itulah yang membuat penerimaan negara jadi kacau,” bebernya.
