500 Sertifikat Halal Gratis dari Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel

Makassar – Halal Fest 2022 dalam rangka memeriahkan hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ke-535 tahun, disambut Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel dengan membagikan 500 sertifikasi halal gratis.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Sukarniaty Kondolele mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan.

“Kebijakan Gubernur Sulsel, akan memberikan sertifikasi secara gratis kepada UMKM. tentu secara bertahap, karna kita punya UMKM sudah ada 1,5 juta. Dengan adanya sertifikasi ini, kita berharap produk UMKM ini bisa lebih standar dan bisa masuk ke pasar-pasar moderen, nasional maupun pasar intetnasioanl,” katanya, Rabu (5/10) di Makassar.

Ia menambahkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel menargetkan 1000 sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMKM.

“Target Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel sebanyak 1000 pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal tapi yang kita serahkan hari ini sebanyak 500 sertifikat,” tambahnya.

Tidak hanya sertifikasi halal namun ada juga pemberian sertifikasi lain yang akan diberikan secara cuma-cuma alias gratis.

“Disamping itu kita juga berikan sertifikasi merek agar supaya yang kita punya tidak diklaim oleh provinsi lain maupun negara lain. Ada juga sertifikasi PIRT dan semua itu diserahkan secara gratis oleh pemerintah Provinisi Sulsel agar UMKM kita tumbuh dan tetap bertahan,” katanya.

Ia pun menjelasakan bahwasanya meski sertifikatnya diberikan secara gratis akan tetapi tetap harus memenuhi kriteria.

“Untuk mendapatkan sertifikat, ada kriterianya dan mereka harus memenuhi kriteria tersebut. Dan kalau ada UMKM yang masih kebingungan, maka kami akan memberikan bimbingan,” ujarnya.

Sukarniaty juga menyampaikan bahwa sudah ada beberpa produk UMKM Sulsel yang menembus pasar ekspor.

“Ada beberapa display produk UMKM kita yang sudah masuk pasar ekspor, ada ke Jeddah, Malaysia dan ini luar biasa,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi juga mendorong para pelaku UMKM untuk bisa masuk di aplikasi yang sudah disediakan oleh Pemprov.

“UMKM kita dorong untuk masuk di aplikasi Baju Bodo, sekarang kurang lebih 600 pelaku UMKM yang sudah join dalam aplikasi Baju Bodo ini. Kita berharap semua bisa masuk,” harapnya.

Dan yang perlu kita lakukan, bagaimana produk UMKM kita ini betul-betul bisa sesuai dengan standar konsumen. Jadi standarisasi konsumen seperti apa? Kan, konsumen tiap negara itu berbeda-beda. Bisa saja Negara Eropa berbeda dengan Asia.

Dalam pendampingan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM juga menggandeng BSI, Kanwil Agama untuk sertifikasi halal serta Kementerian Hukum dan Ham yang berkaitan dengan sertifikasi merek.

Pewarta: Hardi