Polemik UU Ormas, Begini Tanggapan Legislator NasDem Sulsel

Makassar, Rakyat News – Anggota DPRD Sulsel Fraksi Partai NasDem, M.Rajab turut memberi tanggapan terkait dengan keputusan Pemerintah yang telah mengesahkan Perppu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang (UU) Ormas yang sampai saat ini menjadi polemik berkepanjangan di DPR RI.

Menurut M.Rajab langkah memutuskan Perpu Ormas Nomor 2/2017 dengan pengesahan UU Ormas merupakan jawaban negara atas masalah ancaman yang datang dari dalam, dimana selama ini kenyataan yang didapati banyak Ormas memiliki pandangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus ditindak oleh Negara, karena eksistensinya merongrong prinsip-prinsip bernegara.

“Melihat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat seperti adanya ormas yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara, ada ormas yang trans nasional, bahkan ada ormas yang menghina keyakinan orang lain, maka situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan tumbuh berkembang. Segera dilakukan tindakan untuk menghentikan lajunya, Situasi inilah yang dilihat oleh pemerintah sebagai kegentingan yg memaksa untuk disahkannya UU Ormas,” kata Rajab saat dimintai tanggapan terkait polemik UU Ormas, Rabu (1/11/2017).

Ditanya terkait keresahan orang-orang yang menolak keberadaan UU Ormas yang secara substansial dianggap membatasi hak berserikat dan hak berpendapat warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 serta menghilangkan kewenangan pengadilan untuk menilai tindakan ormas dan tindakan represif pemerintah, Rajab menekankan UU Ormas itu bukan melarang ormas, tapi menertibkan ormas yang keluar dari rel 4 pilar.

“Isinya jelas bahwa Ormas yang dalam penyelidikan pemerintah telah melakukan tindakan yang bisa mengancam empat pilar negara, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk membubarkan ormas itu,” jelas Rajab yang saat ini sedang kunjungan kerja di Jakarta.