RAKYAT.NEWS, AMSTERDAM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI), Mahmud MD menyebut
JAKARTA – Hasil laboratorium gas air mata pada Tragedi Kanjuruhan sudah keluar, namun Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam belum mampu
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa ada indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus pembunuhan
JAKARTA – Tuduhan bahwa pistol diarahkan oleh Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dibantah oleh Komnas HAM. Informasi
JAKARTA – Komnas HAM telah menerima temuan baru terkait kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Temuan baru
MAKASSAR – Balistik Polri dipastikan akan diperiksa oleh Komnas HAM atas tewasnya Brigadir Yosua, namun tanggal pemeriksaan belum dibeberkan oleh
JAKARTA – Isu tentang tewasnya Brigadir J saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta terpatahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
JAKARTA – Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan yang menjadi hal penting atau pilar utama dalam konstruksi peristiwa kemarian Brigadi J
JAKARTA – Penggalian kembali atau ekshumasi terhadap makam Brigadir J akan dihadiri oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hal
JAKARTA – Dokter yang bertugas untuk melakukan autopsi jenazah Brigadir J akan dimintai keterangan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
JAKARTA – Proses autopsi terhadap jenazah Brigadir J telah rampung dan Mabes Polri bersama Komisi Nasiional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan
JAKARTA – Rekaman video dari CCTV rumah Kepala Divisi Propam, Irjen Ferdy Sambo akan diperiksa oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
JAKARTA – Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan langkah pengusutan terkait luka sayatan dengan penembakan
JAKARTA – Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, Makarim Wibisono, berharap sosok komisaris di periode
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil perwakilan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian
