RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB meminta agar Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan datang diadakan secara terpisah. Mereka juga mengusulkan penambahan dana untuk partai politik.

Kedua usulan tersebut berasal dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB yang diselenggarakan di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, pada hari Selasa (23/7/2024).

“Yang jelas rekomendasi eksternal mukernas PKB mendorong revisi paket undang-undang politik,” kata Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/7/2024), mengutip CNNIndonesia.com.

PKB berpendapat bahwa memisahkan kedua pemilihan itu akan lebih baik karena pada Pemilu 2019 dan 2024, perhatian masyarakat hanya tertuju pada pilpres. Jazilul menyebutkan bahwa masyarakat kurang memperhatikan visi-misi dari para calon anggota legislatif.

“Memang keserentakan kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI enggak diperbincangkan, enggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah pada pilpres,” tuturnya.

Selanjutnya, Jazilul juga menyatakan bahwa PKB mengusulkan peningkatan dana bantuan bagi partai politik untuk mengurangi praktik politik yang bersifat transaksional. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan melalui revisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

“Langkah ini untuk menguatkan peran partai politik, serta menekan menekan praktik politik transaksional yang merusak demokrasi Indonesia,” jelasnya.

Jazilul menjelaskan bahwa rekomendasi dari Mukernas PKB juga mencakup permintaan agar pemerintah lebih proaktif dalam menangani kasus perjudian online dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Mereka juga menyoroti isu konflik antara Israel dan Palestina.

“Juga memutuskan mengutuk aksi pendudukan Israel ke Palestina,” katanya.