RAKYAT NEWS, JAKARTA – Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan keprihatinannya terhadap masyarakat yang saat ini banyak yang hidup dalam ketakutan akibat penyalahgunaan hukum sebagai alat untuk menindas dan mengintimidasi.

Megawati yang telah memimpin PDI-P sejak tahun 1999, menekankan bahwa kedaulatan rakyat yang merupakan aspek kunci dalam demokrasi, kini terancam sehingga menyebabkan masyarakat menjadi diam.

“Sepertinya, untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam,” kata Megawati saat memimpin upacara bendera Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Masjid At-Taufiq seberang Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, dikutip dari Kompas.com, Jumat (17/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa sebenarnya hukum seharusnya digunakan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melayani kepentingan umum.

“Bukan bagi mereka yang ingin berkuasa dan mempergunakannya keluasannya sebagai alat kekuasaan,” ucap Megawati.

Megawati menegaskan bahwa saat ini terjadi pergeseran antara kedaulatan rakyat yang diidamkan dalam kemerdekaan, dengan kedaulatan kekuasaan yang mulai mendominasi.

“Seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya,” ujar Megawati.

“Hukum digeser maknanya dari hak keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi,” ucap dia.

Kritik Megawati dan jajaran pimpinan PDI-P terhadap penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan semakin mencuat setelah partai dengan lambang banteng itu berpisah jalur dengan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024.

Belakangan ini, Megawati dan elit PDI-P juga menyuarakan kekhawatiran bahwa kepengurusan partai mereka berisiko untuk “diambil alih”.

“Teman-teman pers kan sudah bisa merasakan ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu, tetapi kemudian orang mengatakan habis manis sepah dibuang,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pada Kamis (15/8/2024).