Pemda Manipulasi Data Inflasi BPS, Mendagri-Menkeu Ungkap Modusnya

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara tentang pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) kontroversial karena dimanipulasi oleh beberapa Pemerintah Daerah.

Sri Mulyani menyatakan bahwa setelah memverifikasi temuan tersebut bersama Tito, terungkap bahwa beberapa Pemda memang melakukan manipulasi data. Namun demikian, data yang dimanipulasi itu telah dikoreksi.

“Beliau menyampaikan ada beberapa tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sri Mulyani menegaskan pentingnya data inflasi yang akurat dan kredibel tanpa adanya manipulasi demi memperoleh insentif fiskal atau hadiah dari pemerintah pusat sebagai apresiasi kepada Pemda yang berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya.

Sebagai upaya menurunkan tingkat inflasi, pemerintah pusat memberikan insentif fiskal kepada Pemda yang berhasil mengendalikan harga di daerahnya sejak tahun sebelumnya. Insentif ini senilai Rp 1 triliun akan dibagikan dalam tiga tahap kepada 33 daerah.

“Saya menekankan sekali lagi data inflasi harus akurat dan kredibel dan Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward jangan sampai reward itu ciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru distorsi angka inflasi itu,” tegasnya.

Meskipun demikian, Sri Mulyani tidak mau mengungkapkan sanksi apa yang akan diberikan kepada daerah yang terbukti melakukan manipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif fiskal.

Yang jelas, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas data yang dihasilkan oleh BPS.

“Jadi kami sepakat Pak Mendagri, saya dan kita semua, BPS, jelas untuk menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel dan untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingka harga stabil dan baik,” tegasnya.

Sebelumnya, Pada acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Tito juga mengungkapkan modus kepala daerah untuk memanipulasi data inflasi agar terlihat rendah, termasuk meminta BPS agar mencatat angka inflasi yang rendah.

“Modus barunya rekan rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota daerah masing-masing, ‘tolong dong bikin angkanya bagus kami!’ begitu,” tegas Tito, dikutip Kamis (3/10/2024).

Modus lainnya, menurut Tito, adalah mengawasi petugas BPS saat survei dilakukan. Lokasi survei BPS dimanfaatkan untuk menggelar pasar murah sehingga data harga yang terkumpul selama survei menunjukkan angka inflasi yang rendah.

“Dan rekan rekan harus hafal mereka juga tau, ngintipin BPS kalau enggak bisa diajak kerja sama supaya bagus dia ngintipin BPS biasanya ngambil sampel pasar mana aja. Betul ini, saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu,” ujarnya.

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, menekankan bahwa BPS bersikeras menjaga independensi dalam pengolahan dan pengumuman data, tidak memungkinkan intervensi dari pihak manapun, termasuk dari kepala daerah.

BPS menerapkan metodologi standar internasional dalam pengumpulan dan pengolahan data.

“BPS kan memiliki metodologi tertentu mengacu pada standar internasional dan BPS pastinya menjaga independensi pengolahan data maupun pengumpulan data yang secara independen tidak ada intervensi dari pihak lain,” ucap Amalia di Kantor Pusat BPS, Jakarta, beberapa waktu lalu (1/10/2024).