Dasco: DPR Terima Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo 13 Oktober

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan menerima sejumlah jabatan di kabinet Prabowo pada 13 Oktober mendatang. Jumlah kementerian yang akan diterima terkait dengan penambahan komisi di DPR.

Dasco menyebutkan bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai penambahan jumlah komisi tersebut. Dia menyarankan bahwa penambahan komisi mungkin akan dilakukan pada 16 Oktober 2024.

“Pembentukan alat kelengkapan dewan sekitar tanggal 15 atau 16,” ujarnya, Jumat (4/10/2024), mengutip Tempo.

Dasco menjelaskan bahwa DPR dijadwalkan untuk menerima menteri baru pada 13 Oktober. Namun, dia tidak dapat memastikan berapa jumlah pasti kementerian atau lembaga yang akan diajukan kepada DPR.

“Kalau penerbitan baru jumlahnya lima atau enam, mungkin cukup dengan penambahan satu komisi saja, tapi kalau lebih dari itu maka harus ada dua komisi baru,” katanya.

Menurut Dasco, beban kerja komisi di DPR saat ini tidak seimbang dengan jumlah mitra kerja yang ada. Dia menekankan perlunya untuk melakukan restrukturisasi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa jumlah posisi di kabinet Prabowo akan mencapai 44. “Penambahan iya, mungkin sekitar itu,” kata Zulhas, Rabu (11/9/2024).

Terkait dengan penunjukan nama-nama untuk menempati jabatan menteri, Zulhas menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. “Kita tahu itu haknya Bapak Presiden,” ucap Zulhas.

Sebelumnya, isu mengenai penambahan jumlah menteri mencuat setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Perubahan Undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada Presiden untuk menambah jumlah kementerian, tidak lagi dibatasi maksimal 34, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo ke depan akan lebih besar karena tidak ada lagi batasan dalam menambah jumlah kementerian.