RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menegaskan bahwa pendapat Fraksi DPRD Makassar mengenai APBD 2023 akan menjadi fokus utamanya.

“Pertama, saya pasti memperhatikan apa yang menjadi pandangan fraksi tadi, pasti karena semua yang disampaikan fraksi itu menjadi konsen kami,” kata Ramdhan Pomanto usai Rapat Paripurna Ketujuh DPRD Kota Makassar dengan Agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Makassar atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 di DPRD Makassar, Jumat, (21/6/2024).

Contohnya, dalam hal Dana Kelurahan atau Dakel, terdapat sosialisasi mengenai stunting di mana disarankan untuk menggunakan dana tersebut untuk membeli makanan secara langsung.

Hal ini diharapkan dapat membuat penanganan stunting di Makassar menjadi lebih efektif.

Selain itu, terkait dengan anggaran retribusi, Pomanto mengakui bahwa persoalan terbesar terletak pada perubahan dari IMB menjadi PBG.

Sehingga, hanya 20 persen dari pendapatan yang dapat diperoleh, sedangkan sisanya sudah dikendalikan oleh pihak pusat.

Pomanto menekankan bahwa hal ini bukan disebabkan oleh Bapenda atau pengelola retribusi, melainkan merupakan ketentuan yang harus diikuti.

Masalah lain yang dibahas adalah penurunan pendapatan PDAM karena tugas tambahan dalam mengelola air limbah atau IPAL yang menyebabkan beban listrik mencapai Rp200 juta per bulan.

Meski terdapat potensi rugi, Pomanto optimis bahwa masih ada perkiraan keuntungan sekitar Rp3 miliar.

“Jadi semata-mata bukan karena kinerja tetapi karena beban yang bertambah,” ujarnya.

Menurut Pomanto, jika seluruh sambungan rumah sudah memiliki IPAL, maka pendapatan PDAM akan meningkat bahkan berlipat ganda.

Pada rapat paripurna ini, beberapa fraksi mengajukan pertanyaan mengenai retribusi dan pendapatan Pemkot Makassar.

Danny Pomanto dijadwalkan akan memberikan tanggapan terhadap pendapat para fraksi pada tanggal 22 Juni 2024. (*)