Luhut : Kalau BLT Diberikan Ke Rakyat, Takut Dijudikan Lagi Nanti
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebelum memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Namun, bentuk bansos tersebut tidak akan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika bantuan diberikan dalam bentuk tunai, ada risiko penyalahgunaan, termasuk untuk perjudian.
Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan dalam bentuk subsidi listrik.
“Karena kalau diberikan (BLT) ke rakyat takut dijudikan lagi nanti,” kata dia ditemui di TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).
Rencana ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh kenaikan PPN, terutama kelompok ekonomi kecil dan menengah. Stimulus akan diberikan sebelum kebijakan PPN sebesar 12% diberlakukan.
“PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungannya (untuk kelas menengah) tapi diberikan itu ke listrik,” jelasnya.
Menurutnya, DEN sedang menghitung kriteria penerima subsidi listrik, termasuk kategori rumah tangga berdasarkan daya listrik yang digunakan.
Pendataan akan dilakukan secara mendetail untuk memastikan subsidi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya,” terangnya.
Luhut juga menyatakan bahwa anggaran negara mencukupi untuk memberikan bantuan tersebut. Dengan penerimaan pajak yang meningkat, pemerintah memiliki dana ratusan triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat dialokasikan untuk program ini.
“Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok. Saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa (digunakan). Nggak ada isu itu, hanya sekarang inginnya Presiden itu lebih efisien, lebih efektif, targeted, apa yang diberikan itu,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan