RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Pertahanan China, Dong Jun, dilaporkan tengah diselidiki atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi. Laporan ini menjadi bagian dari investigasi yang lebih luas terkait korupsi di lingkungan militer China.

Mengutip informasi dari surat kabar Inggris Financial Times (FT), yang bersumber dari pejabat dan mantan pejabat Amerika Serikat (AS), penyelidikan terhadap Dong Jun menunjukkan potensi berlanjutnya isu korupsi di tubuh militer.

Ketika dimintai konfirmasi, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

“Laporan itu bak hanya mengejar bayangan,” katanya dalam sebuah konferensi pers rutin, Rabu (27/11/2024).

Dong Jun, yang sebelumnya menjabat sebagai komandan Angkatan Laut China, baru diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada Desember 2023.

Ia menggantikan Li Shangfu, yang dicopot dari jabatannya secara mendadak setelah hanya tujuh bulan menjabat.

Li kemudian dikeluarkan dari Partai Komunis China karena berbagai pelanggaran, termasuk dugaan penyuapan, dan tidak pernah terlihat di hadapan publik sejak saat itu.

Menteri pertahanan sebelumnya, Wei Fenghe, juga menghadapi nasib serupa. Ia dikeluarkan dari partai dan diserahkan kepada kejaksaan atas dugaan korupsi.

Menurut Dylan Loh, asisten profesor di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, insiden ini mencerminkan tantangan besar dalam upaya pemerintah China untuk menempatkan figur bersih di posisi strategis seperti Menteri Pertahanan.

“Ini tentu saja merupakan pukulan… karena orang akan membayangkan mereka akan sangat berhati-hati untuk menempatkan seseorang yang sangat bersih dalam peran ini,” kata asisten profesor di Universitas Teknologi Nanyang Singapura, Dylan Loh.

“Penyelidikan korupsi sangat umum ditujukan kepada militer karena hubungan historis yang panjang antara dunia bisnis dan PLA,” katanya, merujuk pada militer China dengan akronim resminya.

Loh juga menambahkan bahwa investigasi terkait korupsi di militer sudah lama terjadi karena adanya hubungan historis antara dunia bisnis dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Pemerintah di bawah Presiden Xi Jinping telah meningkatkan tindakan keras terhadap korupsi di lingkungan militer dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, Xi baru-baru ini memerintahkan militer untuk memperkuat kesiapan tempur sekaligus memberantas korupsi.

“Jika penyelidikan korupsi terhadap Dong Jun benar, maka wajar jika orang akan mempertanyakan apakah itu akan mengikis moral dan apakah itu akan memengaruhi kemampuan tempur PLA,” kata Loh lagi.

Victor Shih, seorang pakar politik elit China, menilai bahwa Dong Jun mungkin memiliki kewenangan besar dalam pengadaan militer, termasuk pengelolaan dana puluhan miliar yuan selama masa jabatannya di Angkatan Laut.

Ia mengungkapkan bahwa kompetisi ketat untuk mendapatkan posisi tinggi di militer dapat memicu tuduhan timbal balik di antara perwira, yang sering kali berujung pada penangkapan, pengangkatan baru, dan siklus tuduhan yang terus berulang.

Sementara itu, Benjamin Ho dari program China di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura, menyebut ada beberapa kemungkinan terkait penyelidikan terhadap Dong Jun.

Ia bisa saja menjadi korban pemeriksaan yang tidak akurat atau terseret dalam skandal tertentu.

“Masalahnya adalah persaingan untuk posisi puncak begitu ketat sehingga mungkin ada beberapa tuduhan timbal balik antara perwira, yang akan menyebabkan siklus penangkapan, pengangkatan baru, dan tuduhan yang tak ada habisnya,” katanya.

Dengan langkah keras Presiden Xi terhadap korupsi militer, kasus Dong Jun akan menjadi ujian besar bagi komitmen China dalam memperkuat integritas institusi militer dan menjaga stabilitas politiknya.

“Bisa juga ada masalah politik di luar sana yang dalam kasus ini entah bagaimana Dong Jun harus menanggung akibatnya,” tambahnya.

YouTube player