Makassar, Rakyat News – Rencana Pemerintah RI mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand dianggap sebagai tanda-tanda kegagalan pemimpin pusat seperti menteri yang terkait dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan program swasembada beras nasional.

Pakar politik dari Universitas Indonesia, Abdul Rivai Ras menilai gonjang ganjing isu impor beras menunjukkan bahwa kemandirian dan keadaulatan pangan RI mulai tergerus selama 3 tahun terakhir karena pemimipin tidak mampu memahami secara utuh dan mengaktualisasikan konsep Ketahanan Pangan.

“Kementerian terkait seperti yang mengurusi bidang Pertanian selama ini misalnya selalu membangun opini-opini berlebihan bahwa kita surplus beras. Nyatanya, data faktual dari Kementerian‎ Perdagangan menunjukkan bahwa stok beras kita justru tidak aman. Menurut saya, kebijakan impor beras ini adalah indikasi kegagalan pemimpin yang mengurusi hal ini dalam menyukseskan program swasembada Jokowi-JK,” tandas Bro Rivai-sapaan akrab Abdul Rivai Ras, Selasa (16/1/2018).

‎Fakta mencengangkan ini diperkuat hasil pantauan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI pada 10-12 Januari 2018. Ombudsman menyimpulkan persediaan beras nasional pas-pasan serta tak merata.

Berdasarkan data Ombudsman, sembilan provinsi yang selama ini menjadi lumbung pangan juga mengalami inflasi harga beras. Provinsi itu adalah Aceh, Jambi, Bengkulu, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Sementara ada 13 provinsi yang mengalami penurunan pasokan beras seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur‎, dan Papua.

Hanya 8 provinsi memiliki pasokan cukup stabil dan tidak mengalami inflasi harga beras yakni
DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat.