Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam mendukung optimalisasi penggunaan dana tersebut, terutama dalam penegakan hukum untuk mengurangi peredaran Rokok Ilegal di 11 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bea Cukai Makassar.

“Diharapkan melalui kegiatan ini Pengelolaan DBHCHT di kabupaten/kota khususnya dalam
bidang penegakan hukum berjalan secara efektif dan efisien baik dalam Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pelaporannya sehingga alokasi anggaran DBHCHT yang diperoleh oleh
Kabupaten/Kota akan lebih meningkat dari tahun ke tahun dan lebih bermanfaat bagi
masyarakat luas,” jelasnya.