RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) sebaiknya dijalankan.

Doli berpendapat bahwa usulan tersebut dapat dimasukkan ke dalam rencana revisi undang-undang terkait pemilihan umum (UU Pemilu).

“Sebaiknya pidato Presiden itu harus ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah, seluruh pimpinan partai politik, dan DPR. Apalagi DPR bersama pemerintah sudah memasukkan revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Parpol di dalam prolegnas prioritas,” kata Doli, Senin (16/12/2024), mengutip Kompas.

Dalam pandangannya, pidato Prabowo mengenai sistem pilkada harus dipelajari secara menyeluruh dengan melihat gambaran yang lebih luas.

Dikatakan oleh politikus dari Partai Golkar ini bahwa dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masalah-masalah dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia yang perlu diperbaiki.

“Digambarkan dalam pernyataan itu bahwa salah satu isu yang menjadi masalah adalah politik berbiaya tinggi, dan seperti yang kita ketahui bahwa bila bicara politik biaya tinggi, itu terjadi bukan hanya pada pilkada, tetapi juga pada pilpres dan pileg,” ujar Doli.

Doli juga menyoroti praktik politik uang yang semakin marak di kalangan masyarakat selama pemilu berlangsung.

Menurutnya, masyarakat cenderung lebih toleran terhadap praktik tersebut yang dapat mengakibatkan penurunan moral di masyarakat.

Oleh karena itu, Doli melihat bahwa pernyataan Prabowo bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya perbaikan sistem terkait pemilihan umum.

“Jadi, bukan hanya pilkada, tetapi terkait sistem politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita tidak bisa membahasnya secara parsial, pilkada saja misalnya,” ujar Doli.

“Perbaikan sistem Pemilu itu harus satu paket dengan semua urusan pemilihan lainnya, Pilpres, Pileg, Pilkada, dan seharusnya juga termasuk Pilkades di dalamnya. Bahkan juga sangat erat kaitannya dengan sistem kepartaian kita,” kata dia.

Namun demikian, Doli menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah juga perlu melakukan identifikasi dan analisis yang komprehensif terhadap berbagai isu yang ada.

Karena isu biaya politik hanyalah salah satu dari banyak masalah yang terkait dengan pemilihan umum.

Dalam pandangannya, hal ini juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem pemilu karena masih ada waktu yang cukup untuk menyongsong pemilu berikutnya.

“Setelah kita sepakat untuk perbaikan sistem, maka yang kita lakukan adalah evaluasi secara menyeluruh terhadap apa kelemahan dan kekurangan sistem yang kita gunakan sekarang. Baru kita masuk pada sistem paling ideal seperti apa yang perlu kita elaborasi,” kata Doli.