Wihadi malah menilai sikap PDIP saat ini adalah upaya untuk mengkritik pemerintahan Prabowo. Padahal, kenaikan PPN menjadi 12% dalam UU HPP adalah hasil dari PDIP.

“Jadi kami dalam hal ini melihat bahwa sikap PDIP ini adalah dalam hal PPN 12% adalah membuang muka jadi kami ingatkan bahwa apabila ingin mendukung pemerintahan maka tidak dengan cara seperti ini, tetapi bila ingin melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah hak daripada PDIP,” kata Wihadi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati.

Saras merasa heran dengan PDIP yang kini menentang rencana kenaikan PPN menjadi 12% padahal terlibat dalam pembahasan pembuatan UU PPN.

“Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%. Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12% ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?” imbuh Saras keheranan.