RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menjelaskan dua tugas yang Presiden Prabowo Subianto delegasikan kepada Kementerian P2MI. Pertama, Prabowo ingin perdagangan manusia dihentikan.

“Ada dua harapan atau mandat yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, kepada saya selaku menteri,” kata Karding, Senin (23/12/2024), mengutip detikCom.

“Yang pertama supaya kementerian ini mampu meminimalisir tindakan-tindakan tidak adil, eksploitasi, human trafficking, TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), terhadap pekerja migran Indonesia. Itu yang pertama,” sambungnya.

Kedua, Karding menyatakan bahwa Prabowo telah meminta Kementerian P2MI untuk meningkatkan sumber devisanya melalui kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan.

“Presiden Prabowo meminta kita untuk memperluas, memperbanyak, remitansi atau devisa yang ada. Dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga vokasi di lembaga pendidikan tinggi maupun disdakmen (pendidikan dasar dan menengah). Itu persis yang disampaikan oleh Bapak Prabowo kepada saya,” ucapnya.

Mengenai sumber devisa, Karding berpendapat bahwa potensi devisa bisa mencapai Rp 300 triliun jika dikelola dengan baik. Saat ini, pada tahun 2023, devisa mencapai Rp 227 triliun namun belum optimal dalam pengelolaannya.

“Devisa tidak terkelola secara baik saja, dapet Rp 227 juta triliun per tahun kemarin. Coba bayangkan kalau ini terkelola dengan baik, mungkin devisa pertama itu bisa menjadi Rp 300 juta triliun. Ini berita positif,” ujar Karding.

Baru-baru ini, Karding melantik 32 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian P2MI untuk periode 2024-2029. Dengan kehadiran pejabat baru ini, Karding optimis bahwa sumber devisa bisa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kalau dikelola secara baik, insyaallah bisa lebih besar dari tahun kemarin,” pungkasnya