RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pemerintah bakal menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada awal 2025 mendatang.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menjelaskan hal itu karena ada penurunan persentase penduduk miskin pada Maret 2024 menjadi 25,22 juta orang.

“Ini menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022,” tulis keterangan Badan Pangan Nasional, Jumat (27/12/2024).

Selanjutnya demi mewujudkan program yang lebih tepat sasaran, perlu menggunakan data desil 1 dan 2 yang jumlahnya 14 juta sebagaimana data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Dari itu ditambahkan pula dengan data lansia tunggal dan perempuan KK (Kepala Keluarga) miskin.

Penurunan penerima bantuan beras itu juga karena ada program lainnya yang menyasar secara luas ke masyarakat di 2025 mendatang, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk diketahui bantuan pangan beras yang akan disalurkan sebanyak 10 kilogram (Kg) per keluarga. Penyaluran akan diberikan selama sebulan sekali pada Januari dan Februari 2025.

Program pengiring lainnya seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga tetap akan dilaksanakan pemerintah di tahun depan. SPHP beras di Januari dan Februari masing-masing akan digelontorkan 150 ribu ton setiap bulannya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bantuan pangan beras dilanjutkan untuk periode Januari-Februari 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut Rp 6 triliun.

Zulhas mengatakan bantuan beras akan disalurkan 160.000 ton per bulan kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian akan ada beras murah atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masing-masing 150.000 ton di Januari-Februari 2025.

“Total (anggaran) lebih kurang 2 itu hampir Rp 6 triliun. Diambil dari BUN (Bendahara Umum Negara),” ucap Zulhas kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024), mengutip detikcom.