RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta yang sekaligus menjadi kandidat Pilpres 2024, Anies Baswedan, memberikan tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut persyaratan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen suara.

MK menerima gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden dari beberapa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyak, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Tsalis Khoirul Fatna, dan Faisal Nasirul Haq.

Dalam postingannya di media sosial, Anies memuji langkah para mahasiswa tersebut.

“Mereka adalah anak muda yang memperkuat demokrasi Indonesia, bukan anak muda yang melucutinya,” ucap Anies di platform X, Sabtu (4/1/2024).

Anies juga menyatakan bahwa pemuda-pemudi seperti mereka memberikan harapan baru bagi Indonesia.

“Harapan untuk masa depan demokrasi Indonesia akan selalu menyala,” harapnya.

Sebelumnya, MK secara resmi mencabut persyaratan presidential threshold melalui putusan dalam perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang diumumkan pada Kamis (2/1).

Sebelum keputusan tersebut, berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang memenuhi syarat kursi minimal 20 persen di DPR.

Alternatifnya adalah mendapatkan 25 persen suara sah secara nasional dalam pemilihan anggota DPR sebelumnya.

Dengan keputusan terbaru MK, Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dianggap melanggar konstitusi.

Persyaratan ambang batas minimal untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dinilai tidak sesuai dengan hak politik dan kedaulatan rakyat.

Artinya, setiap partai politik memiliki kemungkinan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Namun, untuk mencegah jumlah pasangan calon presiden yang terlalu banyak, MK merekomendasikan perubahan konstitusi, termasuk mengharuskan partai untuk bergabung dalam koalisi asal kekuatan gabungan koalisi tersebut tidak terlalu dominan.