Apoteker PAFI Bojonegoro Advokasi Kebijakan Kesehatan

Apoteker, dengan kuasa pengetahuan yang mendalam tentang obat dan sistem kesehatan, rupanya semakin diakui laiknya sebagai advokat yang berharga dalam membentu kebijakan, undang-undang, dan peraturan terkait kesehatan.

Peran apoteker sebagai advokat dalam proses pembuatan kebijakan seperti UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dengan keikutsertaan Apoteker itu dapat memberikan contoh yang relevan tentang bagaimana seorang anggota legislatif (DPR) mengadvokasi perubahan yang diperlukan.

Mengingat dan menimbang bahwa perubahan kebijakan adalah keniscayaan dalam perkembangan ilmu farmasi dan dinamika sistem kesehatan, maka dalam kondisi ini peran apoteker strategis dan semakin penting dalam berkontribusi pada kebijakan kesehatan.

UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan, hal itu memang dasar hukum urusan kesehatan nasional, tetapi masih banyak aspek teknis terkait pendidikan, pelayanan, dan organisasi profesi apoteker yang belum diatur secara lengkap.

Adapun contoh konkret tentang bagaimana apoteker yang menjadi anggota DPR atau legislatif dapat mengadvokasi perubahan dalam UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan:

Pendidikan

Seorang apoteker legislator dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan apoteker dengan mengusulkan amendemen yang menetapkan standar lebih tinggi untuk program pendidikan apoteker, termasuk penekanan pada keterampilan praktis dan pengetahuan klinis.

Pelayanan

Apoteker di parlemen dapat memperjuangkan inklusi layanan apoteker yang lebih luas dalam sistem perawatan kesehatan, seperti pemberian vaksin, manajemen penyakit kronis, dan kolaborasi yang lebih erat dengan profesional kesehatan lainnya.

Organisasi Profesi

Dengan berada di posisi legislatif, apoteker dapat memperjuangkan pembentukan lembaga atau mekanisme yang mendukung peningkatan keberlanjutan dan etika profesi apoteker.

Tantangan dan Prospek

Meskipun memiliki potensi besar untuk membentuk kebijakan, apoteker yang menjadi anggota DPR atau legislatif juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Mereka perlu menjaga keseimbangan antara tugas legislasi dan peran advokasi mereka.