RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Muhammadiyah berencana untuk mengelola tambang bekas perusahaan Adaro Energy Tbk yang berada di bawah perjanjian karya pertambangan batu bara (PKP2B).

“Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” ujar Bahlil di Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025), mengutip detikcom.

Sebelumnya, Muhammadiyah telah menerima penawaran untuk mengelola tambang di tiga lokasi PKP2B yang sebelumnya dioperasikan oleh Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, dan Arutmin dari Kementerian ESDM. Informasi tersebut disampaikan oleh Muhadjir Effendy, Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah.

“Dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) lalu.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengungkapkan bahwa mereka sudah menugaskan tim khusus untuk mengurus izin pengelolaan tambang tersebut.

Haedar kemudian menyatakan, bahwa pihaknya belum menerima laporan terkait pengelolaan area tambang yang dimaksud.

“Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” jelasnyadi Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusuma, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024), mengutip dari sumber yang sama.