RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diharapkan tegas dan serius mengevaluasi seluruh Proyek Strategi Nasional (PSN). Hal ini dilakukan karena banyak PSN yang dinilai tidak tepat dan banyak merugikan masyarakat kecil.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengaku pihaknya mendukung sikap Presiden Prabowo yang berencana akan mengevaluasi PSN di Indonesia.

“Saya tentunya mendukung langkah Pak Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap PSN, kita dukung sepenuhnya untuk melakukan evaluasi. Agar betul-betul ya dievaluasi, lah,” kata Abdul, Sabtu (11/1/2024), mengutip Inilah.com.

Lebih lanjut, dia pun mengaku khawatir terhadap PSN yang merugikan masyarakat sekitar. Namun, terkait mana PSN yang mendesak untuk segera dievaluasi, Abdul menekankan ingin mendengar terlebih dahulu pandangan dari berbagai pihak.

“Ya biar mereka, pemerintah dulu, nanti mereka akan evaluasi, lalu nanti kita lihat,” ujarnya.

Abdul mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat perdana usai masa reses selesai terkait persoalan yang berhubungan dengan Komisi IV.

“Nanti (saat rapat) tentunya kami akan melihat yang berkaitan dengan Komisi IV. Kita tidak membahas yang lain ya,” jelas Abdul.

Sebagai informasi, ada sederet PSN yang meresahkan. Yang terbaru, kemunculan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga pagar ini untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2.

Keberadaan pagar itu membuat nelayan kesulitan melaut. Parahnya, hal ini sudah diadukan sejak Agustus 2024. Legislator PKS Habib Idrus Al-Jufri mendesak untuk segera dilakukan investigasi demi keadilan para nelayan.

“Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga melukai keadilan sosial yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap pembangunan,” ujarnya, Kamis (9/1/2025), seperti dilansir laman resmi PKS.

Tidak hanya itu. Pada 31 Juli 2023, warga Desa Air Bangis demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Mereka menolak pembangunan kawasan industri kilang minyak kelapa sawit seluas 30 ribu hektare di Teluk Tapang.

Namun, sebagian lahan merupakan area penggunaan lain yang sudah digunakan untuk perkebunan dan dihuni 45 ribu warga sejak 1970-an. Bagian dari proyek strategis nasional itu pun akan menggusur rumah penduduk dengan alasan lahan yang ditempati masyarakat setempat milik negara.

Konflik ini muncul setelah pemerintah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan kilang minyak dan petrokimia di sana.

Konflik agraria akibat PSN juga terjadi di Pulau Rempang, hal itu akibat sistem pengelolaan tanah di Batam berbeda dari wilayah di Indonesia lain.

Selain itu, ada pembangunan kampus Universitas Islam International Indonesia di Kota Depok yang masih sampai saat ini belum ada kejelasannya soal ahli waris yang mengaku memiliki surat-surat tanah Bojong-bojong Malaka.