RAKYAT.NEWS, NABIRE – Masyarakat adat Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, menyuarakan penolakan terhadap pembangunan Komando Distrik Militer (Kodim), Kamis (23/1/2025).

Meski telah mendapat penolakan dari masyarakat adat, dalam siaran pers yang diterima Rakyat News, tertulis bahwa upaya pembangunan Kodim ini dilancarkan dengan pendekatan teror kepada pemilik tanah ulayat.

Tidak hanya di Intan Jaya, rencana pembangunan juga ada di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Kilometer 64.

Perluasan upaya pembangunan ini diduga karena sejumlah pos keamanan di Bibida, telah diambil alih dengan memengaruhi masyarakat pemilik tanah ulayat dan diminta untuk menyerahkan lokasi tersebut. “Status tanah lokasi itu belum ada keputusan bersama marga lainnya yang mengklaim pemiliknya,” kutip siaran pers itu.

Wacana pembangunan pos militer ini dibangun dengan alasan permintaan dari masyarakat setempat demi keamanan wilayah.

“Masyarakat membantah alasan ini dengan menjelaskan pos militer dibangun untuk mengawas aktivitas dan mambatasi serta menakut-nakuti aktivitas yang bebas di tanah airnya,” tulis laporan tersebut.

Salah seorang warga menyampaikan bahwa konflik senjata membuat masyarakat adat mengungsi. Dampaknya, mereka kehilangan semua yang mereka punya. “Mereka kesusahan mendapatkan akses Kesehatan, akses Pendidikan dan Ekonomi.”

“Masyarakat keluar mencari kayu diawasi militer, mengambil air ketemu militer. Papua Sekarang sudah darurat militer, Jangan berpikir kalau Papua sedang baik-baik saja,” imbuhnya.