Kebijakan Baru Donald Trump : Hapus ‘Ideologi Transgender’ Dari Militer AS

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menghapuskan kebijakan ‘ideologi transgender’ dari militer.

Keputusan ini berpotensi menjadi langkah mundur bagi hak-hak lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ). Berdasarkan laporan AFP, perintah ini ditandatangani oleh Trump pada Senin (27/1).

“Untuk memastikan bahwa kita memiliki kekuatan tempur yang paling mematikan di dunia, kita akan menyingkirkan ideologi transgender dari militer kita,” kata Trump pada pertemuan Kongres Partai Republik di Miami.

Sebelumnya, Trump telah berjanji untuk mengembalikan larangan bagi personel transgender di militer. Namun, belum ada detail konkret mengenai langkah apa yang akan diambil dalam peraturan baru tersebut.

Seorang pejabat dari Gedung Putih menyatakan bahwa perintah itu akan mencakup “penghapusan radikalisme gender di dalam militer.”

Warga transgender di Amerika Serikat telah menghadapi berbagai perubahan kebijakan terkait pelayanan militer dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin oleh Partai Demokrat, berupaya untuk memberikan izin kepada mereka untuk melayani tanpa rahasia.

Pada tahun 2016, militer AS mencabut larangan bagi personel transgender untuk bergabung dalam angkatan bersenjata di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama pada masa jabatan keduanya.

Dengan kebijakan tersebut, personel transgender yang sudah bergabung diizinkan untuk terbuka tentang identitasnya, dan penerimaan rekrut transgender direncanakan dimulai pada 1 Juli 2017.

Namun, saat Trump menjabat sebagai presiden AS pada periode pertamanya mulai tahun 2017, kebijakan tersebut ditunda hingga tahun 2018 sebelum akhirnya dibatalkan sepenuhnya.

Trump menyatakan bahwa personel transgender mengganggu, mahal, dan merusak kesiapan serta kebersamaan di antara anggota militer.

Selanjutnya, Joe Biden pada tahun 2021 mengizinkan personel transgender kembali bergabung dengan militer AS. Ia menganggap bahwa semua warga AS yang memenuhi syarat untuk melayani seharusnya diberikan kesempatan.