RAKYAT NEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merasa marah dan kecewa saat mengetahui bahwa banyak industri galangan kapal di Indonesia tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini disampaikan oleh adiknya, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim, Prabowo sangat kesal karena banyak galangan kapal di Indonesia yang tidak aktif. Sementara permintaan akan kapal di dalam negeri cukup tinggi, namun akhirnya dipenuhi dengan kapal impor dari luar negeri. Bahkan ada badan usaha milik negara (BUMN) yang harus mengimpor kapal dari luar.

Padahal sejatinya banyak sekali permintaan kapal di Indonesia, yang pada akhirnya dipenuhi dengan produk impor dari pabrikan luar negeri. Bahkan, ada BUMN yang harus impor kapal dari luar negeri.

CEO Arsari Group menjelaskan bahwa Prabowo telah memerintahkan Kementerian BUMN untuk memproduksi kapal di dalam negeri. Prabowo berpendapat bahwa terlalu banyak ketergantungan pada impor kapal akan merugikan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Ternyata banyak kapal kita dibangun di luar negeri. Galangan kapal di Indonesia itu ternyata banyak yang nganggur. Ada BUMN kita pesan kapal dari luar negeri. Ini Pak Prabowo kecewa dan marah. Perintahkan kepada Kementerian BUMN itu kapal itu harus dibuat di dalam negeri,” cerita Hashim dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

“Galangan kapal yang dipakai harus di dalam negeri. Kalau kita bangun ke luar negeri, GDP negara itu yang hidup. Kita mau growth di dalam negeri,” ungkapnya.

Hashim, yang juga ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden, menyadari bahwa kapal buatan Indonesia seringkali lebih mahal dibandingkan impor. Hal ini menjadi alasan utama mengapa banyak kapal dipesan dari luar negeri.

Namun, Hashim meyakini bahwa situasi harus berubah, pertumbuhan ekonomi harus dirasakan di dalam negeri, dan galangan kapal di dalam negeri harus beroperasi secara optimal. Pemerintah akan mencari solusi agar kapal buatan dalam negeri dapat bersaing secara harga.

“Selalu ada alasan, kapal luar negeri lebih murah, kita periksa kenapa barang kita lebih mahal. Ternyata karena aturan dan perizinan dibuat oleh ya kita ngerti lah. Kalau kita pangkas dan hapus-hapuskan, dan kita kasih insentif untuk produsen galangan kapal, ternyata ya mungkin bisa,” beber Hashim.

“Maka pesan kapal dalam jumlah besar harus di dalam negeri, itu perintah presiden. Bukan kita anti asing,” tegasnya.