RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum menunjukkan kemajuan karena anggarannya masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dia menjelaskan bahwa pemblokiran tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Pemblokiran akan dicabut setelah anggaran yang sudah disesuaikan hasil efisiensi disetujui oleh Komisi V DPR.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Dody, Kamis (6/1).

Pada hari ini, Komisi V DPR telah menyetujui efisiensi anggaran untuk Kementerian PU. Anggaran untuk kementerian tersebut kini tinggal Rp29,57 triliun setelah dipotong sebesar Rp81,38 triliun.

Dody menyatakan bahwa setelah ini, dia akan melaporkan hal ini kepada Sri Mulyani. Jika laporan tersebut sudah disampaikan, pemblokiran anggaran untuk Kementerian PU bisa dicabut.

“Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas,” ujarnya.

Anggaran untuk Kementerian PU juga turut dipangkas dalam program efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, Kementerian PU dianggarkan sebesar Rp110,95 triliun untuk tahun 2025.

Anggaran tersebut kemudian dipotong sebesar Rp81,38 triliun. Dody juga menyebut beberapa proyek infrastruktur yang terdampak oleh pemangkasan anggaran tersebut.