RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid merespons dengan santai terkait pemangkasan anggaran yang terjadi di kementeriannya.

Menurutnya, penghematan anggaran adalah hal yang wajar dan bertujuan untuk memastikan kelancaran program-program penting pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Efisiensi anggaran ini baik dalam rangka refocusing supaya kita ini fokus pada program-program yang benar-benar prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” kata Nusron, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Nusron menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini ditujukan untuk menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu. Contohnya, kebiasaan membiarkan AC menyala di malam hari tanpa aktivitas yang dapat menumpuk biaya secara tidak perlu.

“Ini biasalah mekanisme seperti ini, dalam rangka untuk menghapuskan lemak-lemak yang tidak perlu itu biasa,” ujarnya.

Selain itu, Nusron juga menyoroti kegiatan rapat di luar kota padahal bisa dilaksanakan di kantor. Untuk meningkatkan efisiensi, Kementerian ATR/BPN kini memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti gedung Pusdiklat di Cikeas, yang dilengkapi dengan kamar tidur dan ruang rapat. Dengan demikian, biaya rapat yang biasanya diadakan di hotel dapat dikurangi secara signifikan.

Mengenai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer akibat efisiensi anggaran, Nusron menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi bagi pegawai negeri sipil (ASN).

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi gaji dan tunjangan kinerja (tukin) ASN. Semua hak pegawai akan tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Aku nggak yakin ya sampai ada PHK. Kan nggak mungkin kena PHK kalau ASN. ASN itu adanya pensiun atau nggak pensiun, itu aja,” jelasnya.

Sementara untuk tenaga honorer, Nusron menjelaskan bahwa status mereka berbeda dari ASN. Honorer merupakan tenaga tambahan yang dipekerjakan sesuai kebutuhan.