RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berupaya untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi di destinasi wisata.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli.

“Kami juga rencananya akan membuat seperti pokja bersama dengan Kemendagri.” ujarnya.

Rizki mengatakan bahwa masih ada laporan pungli yang terjadi di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Menurutnya, Kementerian telah membuat nota kesepahaman kerja sama dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli di destinasi wisata.

Rizki mengatakan bahwa kesepakatan antara dinas pariwisata lokal dan kepolisian daerah juga sangat penting dalam mewujudkan kerja sama tersebut.

“Ini bagian yang tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang punya, dan Kementerian Keuangan tentunya, ini yang menjadi PR kami,” ucap Rizki pada Selasa (11/2).

“Kami ingin mungkin bisa tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi, supaya jangan katanya-katanya, tapi memang dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini,” katanya.

Menurutnya, asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) perlu terlibat dalam upaya pemberantasan pungli di destinasi wisata.

Penegakan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak negatif pungli dan cara mengatasinya di daerah pariwisata, seperti dilaporkan oleh Antara.

Sebelumnya, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, menyatakan bahwa salah satu faktor munculnya pungli adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait keberlanjutan usaha pariwisata.

Karenanya, ia menekankan pentingnya penegakan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai langkah untuk memerangi pungli di tempat wisata.

“Salah satu yang konkret adalah kita memastikan dengan aparat penegakan hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja sama yang sudah ada ditingkatkan lagi,” ucapnya.