RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) kini hanya memilki anggaran efektif sebesar Rp113,8 miliar yang sebelumnya Rp174 miliar setelah diberlakukannya efisiensi angaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Anggaran Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar, kami dapat Rp60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar,” kata Menteri HAM, Natalius Pigai, Kamis (13/2/2025), mengutip CNNIndonesia.com.

Meskipun begitu, Pigai menegaskan bahwa tidak akan ada pemotongan gaji atau tunjangan bagi pegawai Kementerian HAM meskipun terjadi efisiensi anggaran.

“Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi dimana saja. Tapi yang jelas gaji satupun kami tidak motong karena itu penting,” jelas dia.

Pigai juga menambahkan bahwa efisiensi tidak akan berdampak pada anggaran unit Pusat Data dan Informasi HAM serta program Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM.

Menurut Pigai, kedua unit tersebut tidak termasuk dalam pagu alokasi anggaran tahun 2025 karena merupakan unit baru.

“Kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM karena memang enggak ada anggaran karena ini unit baru,” ujar dia.

“Terus pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran,” sambungnya.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya melakukan pemangkasan besar pos belanja APBN 2025.

Pemotongan anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari. Tujuannya adalah untuk menghemat APBN sebesar Rp306,69 triliun.

Dua hari setelahnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut merinci 16 pos belanja yang harus dihemat oleh para pemimpin di Kabinet Merah Putih sebesar Rp256,1 triliun.