RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani telah memberikan peringatan kepada perguruan tinggi negeri (PTN) untuk tidak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa setelah adanya arahan untuk menghemat anggaran.

Sri Mulyani memastikan bahwa kampus-kampus negeri juga harus melakukan efisiensi anggaran, namun potongan anggaran tidak akan berdampak pada biaya pendidikan.

Dia menjelaskan bahwa kriteria efisiensi yang ditargetkan pada kementerian/lembaga (K/L) di sektor pendidikan tinggi adalah pengurangan biaya perjalanan dinas, seminar, serta pengurangan penggunaan alat tulis kantor (ATK). Selain itu, acara-acara peringatan, pesta, dan kegiatan seremonial lainnya juga akan dieliminasi.

“Perguruan tinggi (hanya) akan terdampak pada item belanja tersebut,” katanya dalam Konferensi Pers di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

“Langkah ini (efisiensi anggaran) tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT,” lanjutnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa UKT setidaknya tidak boleh dinaikkan hingga tahun ajaran baru 2025/2026, yang jatuh pada bulan Juni 2025 atau Juli 2025.

“Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak, sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan efisiensi anggaran yang juga mencakup kementerian/lembaga (K/L) di bidang pendidikan, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Menteri Kemendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyatakan bahwa anggaran awal sebesar Rp57,6 triliun harus dipangkas sebesar Rp14,3 triliun dalam upaya efisiensi.

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025 lalu, yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.