Presiden Prabowo Ambil Sumpah Jabatan 961 Kepala Daerah di Istana Negara

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi melantik 481 pasangan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024, yang terdiri dari 961 orang di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2) hari ini.

Proses pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Mendagri (Kepmen) terkait pengangkatan para kepala daerah.

Selanjutnya, Prabowo mengambil sumpah jabatan dari para kepala daerah terpilih. Sebelumnya, Prabowo meminta para kepala daerah tersebut untuk mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/bupati/wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ujar Prabowo yang diikuti para kepala daerah beragama Islam bersama-sama.

Prabowo kemudian mengarahkan sumpah atas nama Tuhan untuk diikuti oleh para kepala daerah dengan agama dan keyakinan yang berbeda. Enam perwakilan kepala daerah secara simbolis membaca sumpah berdasarkan keenam agama mereka masing-masing di hadapan Prabowo dan 955 kepala daerah lainnya yang berdiri di podium.

Perwakilan kepala daerah beragama Islam diwakili oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Yang beragama Katolik diwakili oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang beragama Kristen Protestan diwakili oleh Bupati Merauke, Yoseph P. Gebz, dan seterusnya.

Kepala daerah tingkat provinsi dilantik berdasarkan Keppres 15 P tahun 2025 dan Keppres 24 P tahun 2025, sementara kepala daerah tingkat kabupaten/kota dilantik berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025.

Setelah penyerahan sumpah, para kepala daerah menerima tanda pangkat dan menandatangani berita acara pelantikan. Mereka yang dilantik hari ini tidak memiliki gugatan di Mahkamah Konstitusi atau telah lolos dari gugatan di MK.